Ribuan Personel Siap Amankan Demo Buruh

‘Sweeping’ Anarkis Ditindak Tegas

Medan, (Analisa). Poldasu memprediksi aksi mogok buruh skala nasional yang berlangsung 24-27 November ini akan melumpuhkan beberapa lokasi dan objek vital. Untuk itu, petugas kepolisian yang terdiri dari 1 satuan setingkat kompi (SSK) Dit Polair Poldasu, 1 pleton personel Sabhara, 300 personel Sat Brimob Poldasu ditambah 1.250 personel Polresta Medan akan dilibatkan dalam pengamanan.

"Diperkirakan 2.000 orang Gabung­an Pekerja Buruh Sumut Melawan (GABPSUM) dan 33 elemen lainnya yang diprediksi akan melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Kantor Walikota Medan, Wali­kota Binjai, Kantor Bupati Deli Ser­dang, Sergai serta KIM I, II dan III," sebut Kabid Humas Polda Sumut, Kom­bes Pol Helfi Assegaf, Senin (23/11).

Bukan itu saja, tujuh elemen buruh yang terdiri dari Aliansi Buruh Meng­gu­gat dari Pergerakan Indonesia, Se­pakat, PSPI, JRMK, Germades, For­mi­­kom, KRA juga akan melakukan aksi mogok serupa dengan sasaran Kan­tor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Kan­tor Walikota Medan, Disnaker Pro­vinsi Sumut.

"Dalam aksinya bisa saja massa nan­tinya akan melakukan pemblokiran ja­lan tol, sweeping terhadap karyawan atau buruh. Isu rencana aksi yang dila­kukan adalah menyikapi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hasil konsolidasi dengan merekomendasikan seluruh Indonesia untuk tujuan memak­sa kepala daerah (gubernur,  walikota, bupati) mencabut dan menolak PP ter­sebut serta menuntut kenaikan upah buruh hingga 25 persen,"urainya.

Prediksi Kerawanan

Poldasu juga, sambung Helfi, mem­prediksi beberapa kerawanan yang bisa saja terjadi, antara lain pemblokiran ja­lan maupun penutupan pintu masuk jalan tol yang dikhawatirkan akan me­nye­babkan gangguan keamanan, kese­lamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lantas.

Selain itu meningkatnya kejahatan kriminalitas seperti pencurian, penco­petan, pemerasan dan penjarahan. Tu­tup­nya pusat pertokoan, perbelanjaan dan tempat hiburan wisata.

Kemungkinan kerawanan terbesar akibat mogok buruh, katanya, menye­bab­kan kemacetan akibat massa yang membubarkan diri setelah pelaksanaan unjuk rasa.

Untuk itu, tegasnya, situasi ini nan­tinya diharapkan tidak meningkat men­jadi aksi anarkis. Jadi, beberapa fungsi akan dimaksimalkan seperti, preemtif dengan mereduksi kekuatan massa ke­lompok elemen buruh. Mewaspadai ke­lompok penetrasi yang memanfaatkan momen tersebut dan mengarahkan arus alternatif tempat aksi buruh menuju sasaran aksi yang membahayakan ke­pentingan umum

Sedangkan dalam fungsi preventif Polda Sumut akan melaksanakan peng­awalan dan kanalisasi aksi massa ke sasaran aksi, melaksanakan mapping (pemetaan) kekuatan unras dan mem­per­siapkan personel mengawal pelak­sanaan unras.

"Nantinya Polri mengedepankan tin­dakan persuasif dan menghindari tin­dakan kontra produktif serta mencegah tindakan arogansi anggota di lapangan yang memicu emosional pengunjuk rasa dan melakukan penega ­kan hukum ter­hadap pelaku pidana secara tegas," tukas­nya.

Ditindak Tegas

Polres Pelabuhan Bela­wan siap me­nindak tegas aksi sweeping anarkis bila dila­kukan serikat buruh ke se­jumlah perusahan di KIM, guna mencari du­kungan un­juk rasa besar-besaran selama tiga hari ke depan.

“Untuk itu kami akan me­ngerahkan kekuatan hingga mencapai 700 per­sonel, da­lam mengawal unjuk rasa bu­ruh,” kata Kapolres Pelabu­han Belawan AKBP Edy Su­wandono, dalam perte­muan pembahasan bersama pihak peru­sahaan dan Asperkim di aula PT KIM (Persero).

Pada dasarnya, polisi tidak meng­ha­langi langkah demo buruh bersama se­rikat untuk menyampaikan aspirasi da­lam upaya menolak PP No­mor 78 Tahun 2015 tentang pe­ngu­pahan tersebut.

Hanya saja, kata Edy yang didam­pingi Wakapolres Kom­pol Josua Tam­pubolon, dengan pengerahan massa yang terlalu banyak dapat me­­­nimbulkan kerawanan dan dikhawatirkan terjadi chaos.

Seperti unjukrasa buruh beberapa waktu lalu, ko­ordinator unjuk rasa bu­ruh dalam mencari dukungan re­kan-rekan buruh perusahaan lainnya, ter­kesan melakukan pemaksaan.

Apalagi saat melakukan sweeping di areal Kawasan In­dustri Medan, bila perusa­han yang dihampiri tidak me­ngi­zinkan para buruh ikut berpar­tisipasi, mereka nekad mene­ro­bos pagar ba­ngun­an perusa­haan dengan cara me­rusak.

Melalui pertemuan de­ngan pihak per­usahaan di KIM tahap 1 hingga V ini, Kapolres mengimbau agar pihak pe­rusahaan me­nye­pakati pem­batasan jumlah pe­serta buruh yang ber­par­tisipasi dalam demo tersebut.

“Maksimal tiap pe­ru­sa­haan hanya mengirim dua bu­ruh untuk unjuk rasa terse­but,” katanya agar pe­tugas yang mengawal hingga ke ti­tik tertentu dapat mengen­dalikannya.

Pada kesempatan itu, per­wakilan be­berapa pe­ru­sahaan di KIM dan dari Asperkim Indra Boy, m­engusulkan da­lam mencegah upaya sweeping, perlu menempatkan bu­ruh yang berparti­sipasi di gate KIM I Mabar.

Selain itu, perlu juga peng­hadangan dan pem­batasan ruang gerak terhadap mobil pembawa perangkat sound system aksi buruh ter­sebut.

Perwakilan pihak pe­ru­sahaan di KIM Siringoringo juga meminta BUMN KIM memberikan dukungan pe­nuh bagi polisi. Diha­rapkan, meski ter­jadi unjuk rasa na­mun kon­disi keaman­an di KIM tetap kondusif.

5.000 Buruh

Terpisah dilaporkan, se­dikitnya 5.000 buruh dari 35 elemen melakukan unjuk ra­sa menolak Peraturan Peme­rintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan hari ini, Selasa (24/11).

“Informasi terakhir yang diperoleh dari 35 elemen, ada 5.000 orang (buruh) akan me­laksanakan unjuk rasa di Me­dan, yakni di kantor Guber­nur Sumut dan beberapa lo­kasi lain,” ucap Kapol­resta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, saat menggelar apel di Lapangan Merdeka, Senin (23/11).

Diungkapkan, 5.000 bu­ruh yang menggelar aksi be­rasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara yakni Ser­dang Bedagai, Deli Serdang, Binjai, dan Belawan. Aksi tersebut dipusatkan di kantor Gubernur Sumatera Utara Ja­lan Diponegoro, Medan.

Mardiaz menyebutkan, aki­bat ada­nya aksi unjuk rasa ini sejumlah peru­sahaan tu­tup, seperti di kawasan Me­dan Sunggal-Binjai. "Di Sung­gal tutup se­mua peru­sahaan, kemungkinan akan hadir semua (buruh) dari sa­na, namun untuk di daerah lain, kami juga negosiasi terhadap pemilik perusahaan agar tetap beroperasi dan tak menghenti­kan operasi,” ucap Mardiaz.

Guna mengamankan agar aksi buruh berjalan kondusif, Mardiaz menga­ta­kan, 1.251 personel dikerahkan untuk mengawal aksi buruh dan me­nganti­sipasi sweeping ber­ujung bentrok. Para per­sonel disebar di sejumlah titik yakni DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Walikota Me­dan Jalan Raden Saleh, dan sejumlah lokasi lain di Me­dan.

Diketahui, aksi buruh ini me­nolak dan meminta pe­merintah untuk menca­but PP Nomor 78/2015 tentang pengu­pahan karena dinilai melanggar Un­dang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang kehidupan layak. Aksi ini di­gelar selama empat hari hingga 27 No­vem­ber 2015, dan serempak digelar di Indonesia. (yy/maa/hen)