Belawan, (Analisa). Ribuan buruh kembali berunjuk rasa menolak revisi UMP di berbagai kawasan di Medan dan Deli Serdang, Selasa (11/12). Mereka kembali memblokir akses menuju dan keluar jalan tol Belmera, di Belawan dan Tanjung Morawa. Akibatnya, jalan di sekitar kawasan tersebut macet.
Dari pantauan, pergerakan buruh yang mulai berlangsung sejak pukul 07.00
WIB dari Simpang KIM I Mabar seperti yang terjadi pada Senin kemarin, juga
dengan aksi penjemputan massa (sweeping) di setiap perusahaan yang mereka lintasi.
Konsentrasi ribuan buruh yang berkonvoi sepeda motor itu sempat terpecah.
Sebagian mereka sempat memblokir simpang Kelurahan Sicanang Belawan, yang
mengakibatkan kemacetan cukup panjang, sekira tiga kilometer.
Sedangkan lainnya mencoba menerobos gerbang Pelabuhan Ujung Baru Belawan dan
Jalan Pelabuhan Raya. Namun upaya buruh gagal setelah ratusan petugas
kepolisian menghempang gerak dan ditambah dengan penutupan akses pelabuhan
dengan dua unit peti kemas 20 feet.
Tak bisa memasuki Pelabuhan Belawan, akhirnya ribuan buruh pun memusatkan aksi
di persimpangan tiga Kampung Salam Belawan sehingga menutup akses keluar masuk
jalan tol Belmera hingga sore hari.
Bahkan sebagian kelompok buruh berorasi di dekat persimpangan Jalan Medan
Belawan. Diperkirakan jumlah buruh yang berdemo hari ini lebih besar daripada
hari sebelumnya.
Hampir seharian para buruh secara bergantian berorasi di hadapan massa, yang
tetap mendapat pengawasan dari petugas Ditpolair Poldasu, Polres Pelabuhan
Belawan dan Marinir.
Dalam aksi damai kali ini, para buruh sesekali bernyanyi ditingkahi berjoget
bersama lewat musik yang dihidupkan dari perangkat pengeras suara yang mereka
bawa dengan mobil pick up.
Uniknya lagi mereka menyajikan nyayian rapper ala gangnam style. Dalam nyanyian
tersebut mereka meminta Plt Gubsu segera menandatangani penetapan revisi UMP
menjadi Rp2,2 juta.
Dampak aksi buruh dari berbagai serikat buruh tersebut, aktivitas bongkar muat
truk di pelabuhan paling utara Kota Medan itu kembali lumpuh.
Saat demo berlangsung di Kampung Salam, terjadi insiden perusakan satu unit
mobil Toyota Avanza yang terkena lemparan batu.
Diduga perusakan ini terkait kekesalan sejumlah kelompok massa terhadap
pengemudi mobil plat merah tersebut. Selain itu juga nyaris terjadi bentrok
buruh dengan warga di Kampung Salam.
Bentrok di Tanjung Morawa
Aksi penyisiran juga dilakukan ke pabrik-pabrik yang berada di Kawasan Industri
Medan (KIM) Star di Tanjung Morawa, hingga terjadi bentrok dengan petugas.
Akibatnya, tujuh buruh harus dievakuasi ke rumah sakit karena terluka.
Dua orang mendapat perawatan di RS Cempaka Sari Tanjung Morawa, yakni Romanda
Sumangkli yang luka serius di bagian kepala, telinga, dan kaki akibat pentungan
dan injakan polisi, serta M Anggi Mulia yang diizinkan pulang setelah mendapat
pengobatan medis.
Tiga buruh yang terluka parah dirawat di RS Grand Medistra Lubuk Pakam, Hari
Mukti tangan kirinya mengalami patah tulang (patah tebu) serta sejumlah luka
memar di bagian kepala akibat terkena pentungan polisi, Maulana Abdillah
kepalanya bocor dan harus mendapat enam jahitan, Angga Eka Syahputra terkilir
kakinya dan mendapat lima jahitan di kepalanya yang bocor. Ketiganya masih
dirawat di rumah sakit.
Sedangkan Edi Setiawan dan Bayu hanya rawat jalan. Seorang koordinator aksi
Pekerja Buruh Melawan (PBM), Bambang Hermanto kepada Analisa mengatakan,
bentrokan itu terjadi saat mereka mengajak karyawan yang akan masuk sift II di
PT Kedaung untuk bergabung ikut unjuk rasa. Namun sekuriti perusahaan itu
memprovokasi mereka.
Pada saat bersamaan, ratusan polisi datang dan langsung menghalau mereka dengan
cara memukuli massa buruh dengan pentungan. "Bahkan di antara kami ada
yang diinjak-injak sampai patah tulang dan seorang lagi terkilir kakinya,"
imbuh Bambang.
Saat konsentrasi buruh terpecah sebagian menyelamatkan diri dan sebagian
lainnya menolong teman yang terluka, polisi mengamankan 15 buruh dan membawa
mereka ke Polres Deli Serdang.
Bambang didampingi Baginda Harahap yang masih mengurusi korban di RS Grand
Medistra, belum sempat menjenguk para buruh yang ditahan di Mapolres. Namun
demikian, malam itu mereka segera ke Mapolres untuk bernegosiasi dan melepaskan
rekan mereka.
Kantor Gubsu
Ribuan buruh juga memblokir Jalan Diponegoro Medan depan kantor Gubernur Sumut.
Aksi ribuan massa buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi buruh tersebut
dalam menyampaikan aspirasinya berlangsung tertib dan berlangsung hanya sekitar
dua jam mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 WIB serta mendapat pengawalan
ketat dari aparat kepolisian.
Akibat aksi buruh yang menutup badan jalan depan kantor Gubsu terpaksa arus
lalu lintas dialihkan melalui Jalan Kartini dan Cut Nyak Dien.
Ajak Berkomunikasi
Sementara Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengajak para buruh dan pekerja
berkomunikasi dengan bupati dan walikota bersama dewan pengupahan kabupaten
kota agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Upah Minimum
Provinsi (UMP).
Dengan berkomunikasi secara baik maka upah yang berlaku adalah UMK yang jika
memungkinkan di atas UMP yang sudah direvisi dan ditetapkan sebesar Rp1.375.000
sesuai kondisi dan keadaan masing-masing kabupaten dan kota.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu melalui Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM
didampingi Kadis Nakertrans Provsu Bukit Tambunan dan Wakil Ketua Dewan
Pengupahan Sumut Mukmin kepada wartawan Selasa (11/12).
"Terkait upah buruh ini dalam waktu dekat Plt Gubsu akan mengundang
seluruh bupati dan walikota se-Sumut agar ada pemahaman yang sama dalam
penetapan UMK yang intinya diharapkan tetap memperhatikan dan mepertimbangkan
kesejahteraan para buruh dan pekerja," ujar Plt Gubsu.
Menurut Plt Gubsu, kenaikan UMP yang sudah direvisi dan diterbitkan sebesar
Rp1.375.000 tidak mungkin lagi dilakukan karena penetapan UMP sebesar
Rp1.375.000 itu sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan yang terbaik.
Dituturkan Sekdaprovsu, Plt Gubsu merevisi UMP Rp1.305.000 karena mendapat
reaksi dari buruh/pekerja sehingga perwakilan buruh/pekerja diundang kembali
rapat yang dihadiri Apindo, dewan pengupahan dan Kadisnaker Provsu yang
memimpin rapat.
"Hasil rapat itu disepakati harus ada kenaikan tapi tidak ditetapkan
berapa jumlahnya dan bapak Plt Gubsu Gatot Pujonugroho menaikkannya menjadi
sebesar Rp1.375.000," ujar Nurdin seraya mengungkapkan pada tahun lalu
penetapan UMP kita termasuk lamban sehingga kejadian tersebut tidak ingin
terulang dan tahun ini penetapan UMP terbilang cepat.
Ditambahkan Bukit Tambunan, kalau nantinya upah kabupaten/kota tidak boleh
lebih rendah UMK-nya dari UMP. "Jadi kita harapkan pengupahan di
kabupaten/kota untuk menaikkannya di atas UMP kita," harap Bukit.