JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para menteri tidak mengambil kebijakan strategi tanpa sepengetahuannya. Presiden secara spesifik juga melarang aksi gonta-ganti direksi badan usaha milik negara (BUMN).
"Belajar dari pengalaman 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Bidang perdagangan dan bidang usaha BUMN," ujar Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Rabu (4/6/2014).
Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para menteri dan anggota kabinet melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. Misalnya, eselon I kementerian dan direktur utama BUMN. "Jika terpaksa, silakan laporkan kepada saya, misalnya yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Bisa saudara mengusulkan seperti tu. Tapi jangan main copot dan main ganti karena timing-nya tidak tepat. Hakikatnya sekarang ini kita ada dalam masa transisi," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, sisa waktu 4,5 bulan bukanlah waktu yang lama. Untuk itu, Presiden mengharapkan para menteri menjaga etika logika terkait pengambilan keputusan strategis untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, termasuk penentuan pejabat utama.
"Presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan. Bukan berarti tidak boleh karena mungkin pejabat itu, mungkin kinerjanya buruk sekali, masa pensiun. Tapi semangatnya bukan copot-mencopot, tapi harus bertenggang rasa kepada presiden yang akan datang," katanya.
Pernyataan Presiden ini secara tidak langsung menyindir aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pada Mei 2014, Dahlan sudah melakukan pencopotan terhadap direksi di dua BUMN, yakni PT Pelayaran Nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III. Dahlan juga sempat mencopot Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Dirut PT PAL Indonesia, dan Komisaris Utama PT Pindad.
Presiden Sindir Dahlan Iskan Soal Gonta-ganti Direksi BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para menteri tidak mengambil kebijakan strategi tanpa sepengetahuannya. Presiden secara spesifik juga melarang aksi gonta-ganti direksi badan usaha milik negara (BUMN).
"Belajar dari pengalaman 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Bidang perdagangan dan bidang usaha BUMN," ujar Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Rabu (4/6/2014).
Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para menteri dan anggota kabinet melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. Misalnya, eselon I kementerian dan direktur utama BUMN. "Jika terpaksa, silakan laporkan kepada saya, misalnya yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Bisa saudara mengusulkan seperti tu. Tapi jangan main copot dan main ganti karena timing-nya tidak tepat. Hakikatnya sekarang ini kita ada dalam masa transisi," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, sisa waktu 4,5 bulan bukanlah waktu yang lama. Untuk itu, Presiden mengharapkan para menteri menjaga etika logika terkait pengambilan keputusan strategis untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, termasuk penentuan pejabat utama.
"Presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan. Bukan berarti tidak boleh karena mungkin pejabat itu, mungkin kinerjanya buruk sekali, masa pensiun. Tapi semangatnya bukan copot-mencopot, tapi harus bertenggang rasa kepada presiden yang akan datang," katanya.
Pernyataan Presiden ini secara tidak langsung menyindir aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pada Mei 2014, Dahlan sudah melakukan pencopotan terhadap direksi di dua BUMN, yakni PT Pelayaran Nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III. Dahlan juga sempat mencopot Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Dirut PT PAL Indonesia, dan Komisaris Utama PT Pindad.