Medan, (Analisa). Perayaan Hari Buruh Sedunia atau “May Day†yang dilaksanakan setiap 1 Mei, berlangsung aman tanpa tindakan anarki. Meski tetap berorasi menyampaikan aspirasi mereka, namun secara keseluruhan berjalan lancar.
“Kita bersyukur karena massa buruh dari berbagai elemen diperkirakan berkisar 6.000-an orang, mengedepankan aksi damai dan tetap menghormati para pengguna jalan, tidak melakukan perusakan, mengganggu ketertiban atau merugikan masyarakat lain,†ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso, Rabu (1/5) petang.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan para buruh, sesuai dengan kesepakatan yakni tidak ada aksi anarki dan mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Tentunya, kata Heru, ini pantas mendapat apresiasi dari pihak kepolisian dan instanti terkait kepada penanggung jawab aksi, koordinator lapangan dan seluruh buruh. Sebab, dengan terkendalinya kondusifitas Sumut, maka perekonomian serta kepercayaan investor kepada provinsi ini tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat akan terbantu dari berbagai bidang.
Mantan Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) Polda Sumut ini menambahkan, beberapa titik atau lokasi yang menjadi tujuan para buruh seperti Lapangan Merdeka, Medan, Bundaran Majestik, kantor DPRD Sumut, Kantor Gubsu, Pemko Medan dan beberapa lokasi lain. Kemudian, Lapangan Garuda Tanjung Morawa serta kantor Bupati Deli Serdang.
BPN
Salah satu lokasi yang juga didatangi massa buruh, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Jalan Brigjen Katamso. Saat itu seratusan massa tergabung dalam Konsolidasi Buruh dan Rakyat Indonesia (KBRI) meminta pengembalian tanah untuk rakyat yang selama ini dirampas perkebunan negara, swasta dan asing.
Massa juga meminta surat rekomendasi atas peninjauan lokasi yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut pada 5-7 Februari lalu dilanjutkan.
Selain itu, massa juga menolak jual-beli bangunan dan tanah eks HGU PTPN II serta pembongkaran tembok dan bangunan di atas tanah HGU PTPN II di Desa Mariendal I dan Selambo, serta meminta agar intimidasi dan kriminalisasi segera dihentikan.
Aksi ini diwarnai pemblokiran jalan. Akibat aksi itu, petugas kepolisian yang berjaga-jaga terpaksa mengalihkan jalan dan membagi dua jalan. Cara itu kurang efektif, pasalnya sejumlah kendaraan mengular karena harus antre masuk ke Jalan Brigjen Katamso arah Kesawan.
“Tidak ada yang kami bisa lakukan selain melakukan langkah ini. Aksi dilakukan sejak sore, sehabis membakar ban, aksi massa kemudian membuat barisan sehingga kendaraan tidak bisa lewat,†ujar salah seorang petugas di lokasi kejadian.
Aksi yang dilakukan pada jam pulang kerja itu membuat pengendara resah. Jefri, seorang pengendara berujar, seharusnya aksi tak dilakukan dengan cara memblokir jalan.
“Ini jalan satu-satunya, kalau diblokir, para pengendara bingung harus lewat mana. Sudah 20 menit saya terjebak macet, tolong juga dipahami aktivitas masyarakat lainnya,†ujar warga Kampung Baru itu.
Bundaran Majestik
Elemen buruh yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Tertindas (FPRT) menggelar demonstrasi singkat menuntut perbaikan kesejahteraan, menolak PHK, menghentikan pemberangusan serikat buruh, dan diskriminasi dalam pengupahan di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto, Rabu (1/5).
Selain itu, para buruh juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk menentang rezim pemerintah yang berpihak kepada kapitalisme. Karena selain telah membodohi dan menindas rakyat, kapitalisme juga telah memiskinkan rakyat.
Meminta pengusaha tidak menjadikan buruh sebagai sapi perahnya. Menuntut pemerintah mencabut Permennaker No. 13 Tahun 2012 tenang komponen hidup layak. Memberikan upah yang layak kepada buruh dan keluarganya. Mencabut Permenaker No. 23 Tahun 2012. Menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Menolak agenda MDG’s, WTO, dan APEC di Indonesia, serta menolak kenaikan harga BBM.
Sementara itu, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan, yang turun bersama buruh berunjuk rasa, mengajak seluruh jurnalis di Sumatera Utara bergandengan tangan menuntut kesejahteraan dari perusahaan media tempat mereka bekerja, seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, dan pendidikan terhadap pekerja pers. Usai berorasi di Jalan Gatot Subroto, seluruh massa menuju Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubsu untuk menyampaikan 19 tuntutan mereka kepada pembuat kebijakan. Akibat aksi buruh ini, arus lalu lintas di seputaran Jalan Gatot Subroto macet total. Guna mengantisipasi hal-hal tak diingini, toko-toko di lokasi unjuk rasa juga banyak yang tutup. Mereka kembali membuka usahanya setelah buruh bergerak menuju Kantor Gubsu dan DPRD Sumut.
Kantor Gubsu
Aksi massa dalam menyampaikan aspirasinya di kantor Gubsu mengakibatkan Jalan Diponegoro ditutup sementara dan arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui Jalan Kartini.
Dalam orasinya, massa Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan 15 tuntutan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Seluruh tuntutan yang dibagi dua, yakni tuntutan secara nasional dan tuntutan daerah.
“Ada 15 tuntutan kami kepada pemerintah yang harus segera ditindaklanjuti, di antaranya melaksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat yang diberlakukan pada 1 Januari 2014,†ucap Ketua FSPMI Minggu Saragih dalam orasinya.
Kemudian mendesak dilaksanakannya jaminan pensiun untuk seluruh pekerja yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015, naikkan upah layak kepada buruh menjadi 84 item KHL (komponen hidup layak) atau kenaikan upah tiap tahunnya minimal 35%.
“Kami juga menolak harga BBM dan tarif dasar listrik dinaikkan. Kemudian mendesak dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing,†katanya.
Selanjutnya mendesak diadilinya pengusaha yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan tentang kebebasan berserikat. “Kami berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang telah mem-PHK buruhnya karena memperjuangkan hak normatif,†ujar Minggu Saragih.
Mereka juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut serta Kanwil Jamsostek untuk mengecek sejumlah perusahaan yang sampai kini belum memasukkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek.
Menanggapi tuntutan ini, Kadisnaker Provsu Bukit Tambunan menjelaskan apa yang disuarakan massa buruh juga menjadi keinginan Pemprov Sumut. “Upaya untuk terus memberikan kesejahteraan bagi kehidupan para buruh merupakan keinginan yang menjadi harapan pemerintah yang sampai kini terus diperjuangkan,†kata Bukit.
Soal upah layak, komponen penghitungan besaran upah buruh di Sumut sudah diakomodir dengan 64 komponen. Namun buruh meminta 84 komponen. “Ini di luar kewenangan Pemprov Sumut, karena urusan ini domainnya ada di pemerintah pusat,†jelas Bukit.
Terkait outsourcing atau sistem kerja kontrak, Bukit menjelaskan berdasarkan Permenakertran No.19 Tahun 2012, ada lima yang bisa di-outsourcing-kan. Di antaranya cleaning service, transportasi, sekuriti, dan pekerjaan perminyakan dan pertambangan.
DPRD Sumut
Di DPRD Sumut, Kapoldasu yang datang bersama Pangdam I BB didampingi Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dan Anggota Komisi E DPRD Sumut Brilian Mokhtar SE MM, sempat meminta juru bicara para buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam kesempatan itu, salah seorang buruh yang tergabung dalam Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 01 meminta Kapoldasu menertibkan anggotanya yang bertindak terlalu berlebihan dalam melakukan pengamanan terhadap para buruh saat melakukan aksi unjuk rasa.
Menurut buruh, ada beberapa anggota kepolisian sempat menarik dan memukuli mereka, sehingga ada yang terluka. Padahal saat itu para buruh hanya sekadar berorasi tanpa melakukan tindakan anarkis.
Menyikapi laporan tersebut Kapoldasu berjanji akan segera menindak anggotanya bila memang terbukti bersalah. Tetapi kalau anggotanya bertindak sesuai prosedur, akan tetap dia bela. “Kalian juga harus introspeksi diri, jangan mentang-mentang dalam jumlah banyak, berbuat sesuka hati kalian. Negara kita negara hukum, semuanya harus sesuai hukum,†kata Kapoldasu.
Ketua SBSI 01 Ir Remon Simatupang dalam orasinya mengatakan, buruh bukan merupakan alat produksi yang dapat dieksploitasi dan dikuras tenaganya sesuka hati oleh kalangan pengusaha. Buruh sebagai manusia memiliki fitrah yang perlu diperhatikan kepentingannya.
Berkaitan hal itu SBSI mendesak pemerintah menetapkan 1 Mei menjadi hari libur nasional, wujudkan upah buruh yang layak, stop outsourcing atau tenaga kerja kontrak serta batalkan kenaikan harga BBM serta berantas mafia tenaga kerja di Sumut.
Anggota Komisi E DPRD, Sumut Brilian Moktar yang menerima aspirasi buruh mengatakan, untuk saat ini memang kehidupan buruh masih berada dalam kondisi memprihatinkan, terlebih lagi dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.
Sebagai wakil rakyat di Sumut, kami akan terus berupaya memperbaiki nasib para buruh sebagaimana batas kewenangan yang kami miliki. Namun pada prinsipnya, kata Brilian Moktar, nasib para buruh terutama menyangkut upah perlu mendapat perhatian pemerintah dan pengusaha. Kami sepakat tingkat upah pekerja di Sumut masih tergolong rendah, ujarnya.
Hingga sore kemarin, lima organisasi buruh dan petani secara bergantian terus mendatangi gedung DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan mendapat pengawalan ketat ratusan personil kepolisian dan TNI dengan peralatan lengkap.
Nyaris Bentrok
Sementara konvoi ribuan buruh dalam memperingati May Day nyaris bentrok dengan aparat Kepolisian di Simpang Kawasan Industri Medan (KIM) I Jalan KL Yos Sudarso Km 10 Kelurahan Mabar, Medan Deli, Rabu (1/5) pagi.
Massa yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh itu awalnya berkumpul dari simpang KIM I dengan ratusan sepeda motor. Sekira pukul 10.15 WIB, massa perlahan bergerak menuju Lapangan Merdeka Medan.
Namun sebagian dari mereka yang tergabung dalam SBSI-01, justru memisahkan diri dan bergerak menuju arah Belawan sehingga aksi mereka langsung dihadang petugas Kepolisian bersama sejumlah personil TNI AD dan Marinir.
Meski dipagar betis ditambah dengan blokade truk polisi di Jalan KL Yos Sudarso, massa dengan berorasi di atas mobil pick up terus mendesak Kapolres pelabuhan Belawan untuk mengizinkan mereka demo di Belawan.
Karena permintaan tak dihiraukan petugas, satu mobil pick up yang mengangkut koordinator aksi buruh terus merangsek menerobos barikade petugas. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antarkedua belah pihak.
Selanjutnya petugas langsung bergerak mengamankan supir pick up tersebut yang berujung kericuhan dengan para pendemo. Namun tak sampai terjadi bentrok lantaran kedua pihak mampu menahan emosi.
Karena tak berhasil bergerak menuju Pelabuhan Belawan, massa buruh pun balik arah menuju Kota Medan. “Kami akan laporkan penghadangan yang melukai rekan kami ke Polda,†teriak orator buruh.
Menanggapi hal ini, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto SH menyatakan, siap bertanggung jawab dalam aksi penghadangan tersebut. “Para buruh tak punya izin untuk berdemo ke Pelabuhan Belawan, jadi dengan terpaksa dihadang,†paparnya.
Dalam pengamanan demo buruh kali ini, Kapolres menyebutkan sebanyak 700 personil jajaran Polres Pelabuhan Belawan juga di-back up jajaran Poldasu dikerahkan sekaligus untuk mengamankan sejumlah objek vital.
Sedangkan dari pasukan Marinir, menurut Danyonmarhanlan I Letkol Marinir Agung Setiawan, pihaknya telah mengerahkan 60 lebih pasukan yang ditempatkan di sejumlah titik objek vital baik jalur masuk keluar para buruh yang berdemo hari itu.
Jalinsum
Sedangkan lalu lintas Jalinsum dari Medan menuju luar kota, khususnya di kawasan Tanjung Morawa sempat padat merayap, Rabu (1/5). Meski aksi buruh berlangsung seharian, namun kamtibmas tetap kondusif.
Gangguan kelancaran lalu lintas itu dikarenakan adanya iring-iringan konvoi sepeda motor yang dilakukan dua kubu massa buruh. Kubu pertama merupakan gabungan 20 aliansi buruh yang dikoordinir Genueri Gea pentolan SBSI 1992 yang memusatkan kegiatan aksi di Lapangan Garuda, Tanjung Morawa dan kelompok SBMI (dari delapan aliansi buruh) yang lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi ke kantor pemerintah.
Meski berbeda kelompok, isu sentral yang mereka tuntut nyaris sama, yakni menolak upah minimum untuk menuntut upah layak, jadikan ‘May Day’sebagai libur nasional, menolak buruh kontrak (outsourcing), dan menolak pemberangusan serikat pekerja/buruh.
Memeriahkan Hari Buruh yang berpusat di Lapangan Garuda Tanjung Morawa itu, ratusan buruh dan personil kepolisian bergoyang ria untuk melepas penat. Diiringi musik organ tunggal, secara bergantian buruh perempuan melantunkan lagu dangdut dari atas pentas yang memang sudah tersedia.
Pantauan Analisa, ajakan untuk melakukan aksi itu sudah dimulai sejak Rabu pagi sekira pukul 06.00 WIB. Menggunakan mobil pick-up dan pengeras suara, koordinator aksi diikuti sejumlah pengurus aliansi buruh mendatangi sejumlah pabrik di kawasan Jalan Batangkuis, Tanjung Morawa. Mereka juga sempat memblokir gerbang Kawasan Industri Medan (KIM) Star di Jalinsum Km 19,5 Tanjung Morawa. (hen/ir/di/wan/br/maa/rio)