Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi aksi demo buruh yang kembali terjadi di Jakarta dan Medan hari ini (5/12/2012). Bagi pengusaha aksi buruh saat ini mengherankan dan tak bisa memahami apa yang menjadi keinginan buruh.
Wakil Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan seharusnya setelah
tuntutan buruh soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dipenuhi pemerintah
daerah dengan besaran kenaikan signifikan, para buruh bisa kembali bekerja.
Selain itu, para buruh tak harus selalu berdemo untuk mendesak keinginannya,
pemerintah pun harus tegas.
"Yang saya
heran, kalau ada persoalan UU yang tak setuju diminta untuk diubah ya di DPR,
bukan dengan demo di jalan, jangan memaksakan kehendak, celakanya pemerinah
lemah juga," kata Anton.
Anton mengaku tak
habis pikir dan tak paham dengan ulah buruh saat ini. Menurutnya jika ada
masalah dengan hubungan industrial diselesaikan dengan manajemen perusahaan,
atau memakai mekanisme hukum yang ada.
"Kita nggak
paham, sebenarnya kalau ada pelanggaen hukum itu urusannya negara, pakai
mekanisme hukum, bukan dengan berdemo," katanya.
Ia mencontohkan,
dalam kasus tudingan buruh terhadap Samsung Indonesia, soal larangan membentuk
serikat pekerja, seharusnya buruh tak bisa memaksakan kehendak. Jalan terbaik
adalah berdialog dengan manajemen atau memakai mekanisme hukum.
"Tapi juga
harus dipahami bahwa kebebasan berserikat, itu mencakup kebebasan tidak
berserikat, bisa saja yang bekerja tak mau berserikat, sehingga tidak bisa
dipaksakan dari luar," tegas Anton.
Anton juga
mengkritik langkah buruh yang berdemo ke kedutaan besar seperti Jepang dan
Korea. Seharusnya masalah-masalah seperti itu bisa dibicarakan tanpa mengganggu
kepentingan umum karena mengerahkan aksi massa di jalan raya.
"Kalau kita
mau bicara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di dalam perburuan bukan demo
seperti ini. Kalau terjadi gagal perundingan, kalau di perusahaan, harus
dibicarakan ke manajemen, tidak harus demo ke jalan," katanya.