INILAH.COM, Jakarta - Komisi IX DPR INILAH.COM, Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan gaji yang diterima karyawan outsourcing di perusahaan BUMN lebih tinggi 10 persen dari UMP.
"Dengan berbagai masalah teknis tersebut yang penting subtansi dari buruh satu tentang upah. Outsourcing di BUMN harus ada bedanya. Gajinya diatas 10 persen dari UMP," sebut Dahlan Iskan di Komisi IX DPR di Gedung DPR, Selasa (4/3/2014).
Hal ini menjadi fokus utama daripada persoalan teknis lainnya seperti pengangkatan. Namun, dalam implementasinya Dahlan berjanji harus melakukan pengawasan. Jadi, harus membentuk tim kontrol yang bertugas dalam hal ini.
"Ini harus saya kontrol, kita sudah bentuk tim untuk kontrol, bagaimana nasib mereka karena satu tahun habis, minta direksi untuk jangan menenderkan pekerjaan setahun-setahun tapi 5 tahun, bahkan lebih," katanya.
Mantan Dirut PLN ini, mengaku telah melaksanakan apa yang diputuskan oleh Panja outsourcing komisi IX DPR. Namun, Dahlan menyatakan tidak bisa detail melihat persoalan karyawan di setiap perusahaan BUMN.
Menurut dia, dalam Panja dibicarakan secara komperehensif dalam pengangkatan karyawan di setiap perusahaan BUMN. Tetapi, tidak mungkin outsourcing dihapuskan dalam waktu satu hari tanpa penjelasan.
"Ada prosedur-prosedur tertentu, tidak mungkin dihapus semua tanpa penjelesan. Satu hari dihapus atau bertahap. Caranya kirim surat edaran. Saya menganggap sudah saya laksanakan, bukan menakertrans, bukan direksi, tentu melaksanakan tanpa melanggar undang-undang," jelasnya.
Dalam hal ini, Dahlan menilai Panja yang mempunyai waktu banyak dapat mengundang direksi BUMN untuk melihat persoalan secara detail. Serta hasil kerja keras Panja tersebut sangat diapresiasi oleh dirinya.
"Di panja nanti akan terungkap bahwa saya bukan membuka orutsoursing tapi saya menerima outourcing yang jumlanhnya ratusan ribu, tentu ada masukan-masukan dalam menyelesaikan outsurcing, hari ini akan ada penyelesaikan masalah outsoursing," imbuhnya. [hid]