Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melihat ada pemerintah daerah masih menolak pembangunan kawasan industri. Ini dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah pusat menggenjot investasi di dalam negeri.
"Jadi kami lihat keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten-Kota, karena sampai sekarang itu masih ada usulan dari gubernur, tapi tidak didukung bupatinya, begitu juga sebaliknya," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea, di kantornya, Selasa (3/5).
Selain kemudahan membuka usaha, menurut Tamba, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk merealisasikan target investasi.
Dia menambahkan, investor bisa langsung membangun proyek seusai mendapatkan sejumlah izin dari BKPM dan pemerintah daerah.
"Pengurusan izin-izin pelaksanaan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya dilakukan secara paralel sambil proses membangun dan nantinya perizinan-perizinan tersebut wajib dimiliki sebelum proyek produksi komersial."