leh: Muhammad Arifin. Perdebatan, berisi kritikan dan duÂkungÂan disampaikan pimpinan dan anggota KoÂmisi D DPRD Sumut di ruang rapat PT KaÂwasan Industri Medan (KIM) Jalan PÂuÂlau Batam No 1 KIM Tahap II, Saentis PerÂcut Sei Tuan, Deli Serdang, beberapa hari lalu.
Direktur Utama PT KIM, R Acmad Budiono dan Direktur SDM, Umum dan Keuangan, R Ruli Adi bahkan sempat meminta agar penjelasana tidak dipotong oleh wakil rakyat yang terhormat.
Kritikan datang dari Wakil Ketua Komisi D, HM Nezar Djoeli. Politisi Fraksi NasÂDem menjelaskan, kunjungan kerja (kunÂker) berawal dari banyak pengaduhan maÂsyaÂrakat masuk ke DPRD Sumut khusus KoÂmisi D yang membidangi masalah pemÂbaÂngunan dan juga soal limbah.
Persoalan lain, pemenuhan air yang disamÂpaikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Muslim Simbolon.
Dirinya, mengÂkritisi kenapa PT KIM tidak menggunakan PDAM Tirtanadi dalam memenuhuni keÂbutuhan air di KIM dan mengambil air berÂsih tetapi tidak melakukan pencatatan dan penagihan terhadap pemakain air tanah peÂrusahaan sejak Desember 2014 padahal tunÂtutan peraturan harus ada pencatatan dan peÂnagihan.
Anggota Komisi D lainnya, Zulfikar yang juga ketua Fraksi PKS sempat meÂnaÂnyakan banjir yang begitu hebat pernah meÂlanda KIM belum lama ini. Apakah limÂbahÂnya tidak bercampur dan berbahaya bagi masyarakat?
Serta kemacetan pada jembatan penyeÂbeÂrangan tol KIM yang merupakan satu-satu akses masuk dan dikhawatirkan jemÂbaÂtan tersebut ambruk karena tidak tahan meÂnampung beban.
Kritik yang paling parah disampaikan minimnya perusahaan penghasil limbah yang mempercayakan pengelolaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIM sehingga dikhawatirkan perusahaan-peÂrusahaan tersebut membuang limbah semÂbarangan ke sungai atau ke tengah-tengah masyarakat.
Kritikan dan permasalahan pun ditangÂgapi satu per satu oleh pimpinan PT KIM. MesÂkipun baru tiga bulan menjabat, terlihat keÂpemimpinan yang baru ini tidak mau terÂlena dan ingin secepatnya menjadikan PT KIM menjadi perusahan yang maju.
Direktur SDM, Umum dan Keuangan, R Ruli Adi menjelaskan permasalahan yang diÂhadapi PT KIM dan pola penyeleÂsaianÂnya.
Permasalahan sumber listrik dan KIM telah melakukan kerjasama dengan sinergi power, permasalahan kekurangan pasokan gas, PT KIM menyelesaikannya dengan menjalin MoU bersama PT Pertagas Niaga.
Sedangkan kemacetan pada jembatan peÂnyeberangan tol KIM, lanjut Ruli Adi terÂnyata wewenang dan tanggungjawabÂnya tiÂdak ada pada PT KIM, melainkan ada pada Pemko Medan. “PT KIM telah menyurati pihak-pihak terkait, Menteri PU, Dinas Bina Marga Provsu, Pemko Medan, DPRD Sumut untuk segera melakukan peremajaan dan penambahan jembaÂtan(over pas tol),†katanya.
Belum Bebas Banjir
Soal banjir yang sempat dipertanyakan, ternyata diketahui ada 9 jalur aliran hujan yang msauk ke KIM dan ternyata yang keluar hanya ada 4 saluran yang semuanya bermuara ke Sungai Kerok, yang mana telah terjadi proses sidementasi pada sungai Kerok.
“Untuk normalisasi Sungai Kerok, maka penanganan normalisasi di luar keÂweÂnaÂngan KIM, melainkan menjadi kewenangan pemerintah atau instansi terkait. Jadi, untuk menghentikan banjir tidak mungkin tetapi diusahakan melaÂkukan pengurangan deÂngan melakukan program-program padat karya,†ucapnya.
Permasalahan pas parking area yang dituding sebagai lahan mencari pendapatan baru, ternyata bukan program pimpinan KIM periode ini. Melainkan periode lama sehingga periode ini hanya menerima limpahan saja.
Ruli Adi mengatakan, pemberlakuan pas parÂÂÂking area ternyata untuk meningÂkatkan keaÂmanan di KIM. Dijelaskan, kondisi keaÂmanan sangat tidak aman/rawan, dengan baÂnyaknya lampu jalan yang hilang/dicuri serta seringnya terjadi tindak kriminalitas (peÂrampokan dan balap liar) di KIM. “KonÂdisi sudah dilaporkan ke pihak berwajib ternyata belum ada tindak lanjut,†ujarnya.
Nah, soal tidak memanfaatkan PDAM Tirtanadi dan PDAM Tirtadeli Deli SerÂdang, KIM punya alasan sendiri. Dirut PT KIM, R Acmad Budiono menegaskan, PDAM Tirtanadi cuma masukke KIM I itupun mereka tidak bisa memenuhi kebutuÂhan air yang ada di KIM.
“Itu mereka katakan, bukan kita yang tidak. Kita mau berkoordinasi, sudah kita buka dan KIM terbuka untuk siapa saja,†jelasnya.
Untuk sosialisasi terkait pengadaan air bersih bersumber air permukaan sosialisasi telah dilakukan tiga kali dan semua dilakukan di hotel di Hotel Danau Toba dan Grand Angkasa. Spontan sosialisasi ini pun mendapat kritik pedas.
Ya, siang itu memang suasana kunÂjungÂan sempat sedikit memanas. Tetapi, biasaÂlah anggota DPRD Sumut, ternyata ada yang memanaskan ada pula yang mendiÂnginÂkan. Meskipun persoalan KIM dinilai benar-benar menggurita. Tetapi, kedatangan KoÂmisi D yang dalam struktur organisasi diÂkoordinatori langsung Ketua DPRD SuÂmut, H.Ajib Shah, S.Sos ingin membawa keÂbermanfaatan demi perbaikan perekoÂnoÂmian Sumatera Utara.
Ketua Fraksi PAN Sumut, H Syah Afandin, mendorong agar pembangunan tol tambahan segera dilakukan di KIM seÂhingga kemacetan bisa terurai. “Tidak ada gunanya semua. Kalau tiba-tiba tol tersebut ambruk dan putus. Harus segera dilakukan penambahan atau penguatan jembatan,†ucapnya.
Salah satu yang akan diperjuangkan, baÂgaimana jembatan penyeberangan yang hanya satu dan kerap menimbulkan macat akan ditambah. Spontan usulan itu menÂdapat sambutan positif bagi pimpinan PT KIM.
Kondisi PT KIM
Berdasarkan pemaparan pihak PT KIM sebelumnya, dijelaskan PT KIM merupaÂkan BUMN, didirikan sesuai Akta Notaris Soelaiman ArjasasÂmita, SH No 7 Oktober 1988 di Jakarta, diawali dengan pembebaÂsan lahan seluas 80 Ha di wilayah Kota Medan.
Komposisi kepemilihan saham, pusat (60 persen), Pemprovsu (30 persen) dan Pemko Medan (10 persen).
Lokasi KIM berada di dua wilayah yang membentang dari Kota Medan dan DeliserÂdang, dilintasi jalan tol Medan Belawan,7 KM dari inti kota Medan dan 10 km ke Pelabuhan Belawan serta 25 KM ke Bandara Kualanamu.
Luas lahan KIM I, 114 Ha, KIM II, 451 ha, dan total 565 Ha selebihan merupakan lahan kerjasama seluas 385 Ha.
Jumlah investor saat ini masing-masing KIM I (114 perusahaan), KIM II (164 perusahaan, KIM III (62 perusahaan) dengan total 335 perusahaan. Terdiri dari 32 perusahaan PMA, PMDN/non fasilitas (303 perusaÂhaan), dengan berbagai ragam usaha antara lain, industri berbasis CPO, karet, keramik, baja, plastik, kertas, furniture, hasil laut, pakan ternak, pupuk dan lain-lain serta menyerap tenaga kerja 35.000 orang.
Dengan kepimpinan baru, dan permasaÂlahan yang menggurita di PT KIM. MamÂpuÂkah R. Acmad Budiono menyeleÂsaiÂkan. Kita tunggu saja!